PROFIL IKATAN PEMUDA KARYA

Ikatan Pemuda Karya yang disingkat IPK berdiri di Medan-Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 1969 oleh pendirinya Kakanda Olo Panggabean. Sekarang tampuk kepemimpinan DPP IPK dipegang oleh Ketua Umum Budi panggabean. IPK Berdiri sebagai kelanjutan dari berdirinya Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB Pancasila) pada tanggal 19 Juni 1954 di Jakarta serta berinduk kepada Koordinasi Ikatan-Ikatan Pancasila (KODI) dan merupakan salah satu pendukung Penegak Amanat Rakyat Indonesia (GAKARI).                                                              
      IPK Berpusat di Medan SumateraUtara, sekaligus sebagai tempat kedudukan Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPK sang mengendalikan seluruh kebijakan (policy) dan kegiatan oraganisasi IPK yang ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia (Dewan Pimpinan Daerah/DPD).
IPK adalah salah satu organisasi kepemudaan yang berorientasi dan berjuang di bidang karya dan kekaryaan. IPK berazaskan PANCASILA dan UUD 1945 serta bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
IPK merupakan himpunan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, dan Wanita sebagai kekuatan sosial yang mempunyai persamaan semangat dan kehendak sesuai dengan kedudukannya ditengah-tengah masyarakat untuk beramal, berbakti kepada masyarakat serta melaksanakan pembaharuan di segala bidang. IPK dalam keanggotaanya tidak membedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan serta tidak mempertentangkan tingkat pendidikan maupun status sosial. IPK bersatu seperti Bhineka Tunggal Ika.
IPK bukan organisasi keagamaan atau kesukuan atau organisasi bagi golongan atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan merupakan organisasi massa atau organisasi kepemudaan yang bersifat universal (umum) dengan berpegang kepada prinsip “Bhineka Tunggal Ika” yang tidak membeda-bedakan suku, asal daerah, agama, ras atau golongan dari para anggota.
IPK berorientasi pada “karya dan kekaryaan” dimana para anggota IPK sebagai anggota IPK sebagai kaum pemuda bangsa adalah wajib bekerja dan berkarya dalam pengertian yang baik dan benar guna mengisi kehidupannya serta sekaligus merupakan partisipasinya dalam pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk mencapai tujuannya, IPK memiliki tugas pokok di bidang Ideologi, Politik, Sosial Budaya dan di bidang Hankamnas. Seluruhnya itu tercantum dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK.

Tambang Batubara Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Enam Puluh pemegang Izin Usaha Pertambangan  di Jambi belum membayar iuran sebesar
Rp 1.391.963.582,31

Jambi,Waktu.
Berdasarkan hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)  pada semester satu 2010 terda pat Kekurangan pembayaran jaminan kesungguhan atas Kuasa Pertamba ngan Eksplorasi / perpanjangan Eks plorasi Batubara sebesar Rp 708.896 .000.
    Selain itu, penempatan jaminan ke sungguhan  Pengusaha Batubara dini lai tidak sesuai ketentuan yang ditet apkan, mengakibatkan Pemerintah Daerah Sarolangun tidak mendapat
jaminan untuk memperoleh keyaki nan.
    Batubara dan lemahnya keamanan  jaminan kesungguhan. Kekurangan pembayaran royalty oleh Sungai Bel ati. Coal dan PT. SGM tahun 2008/2009 sebesar US 466,912.63 dan Rp 1.775.538,51.
    Enam Puluh pemegang Izin Usaha Pertambangan di Jambi, kurang me mbayar iuran tetap tahun 2008/2009 sebesar Rp 1.391.963.582,31.Seba
gian Perusahaan Pemegang Izin Usa ha Pertambangan yang Operasi Pro duksi di kabupaten Sarolangun bel um menyampaikan Rencana Reklam asi dan Penutupan tambang.
    Mengakibatkan tidak adanya acu an yang pasti tentang pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang serta besaran jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang tidak di tetapkan secara wajar.
    Kegiatan penambangan oleh pem egang izin usaha pertambangan ope rasi produksi di kabupaten sarolang un tidak di dukung dengan jaminan reklamasi yang memadai, mengakib atkan pemerintah kabupaten sarola ngun tidak memiliki jaminan reklama si yang memadai untuk menanggula ngi kerusakan lingkungan sehingga dapat membebani Keuangan Daerah apabila pemegang IUP Operasi pro duksi lalai atau tidak melakukan kegi atan reklamasi dan revegetasi di are al bekas tambangnya.
   Sebagai contoh. Lima pemegang izin usaha pertambangan operasi pro duksi diantaranya belum menyerahk an jaminan penutupan pertambang an, mengakibatkan beban keuangan Pemerintah Daerah apabila pemega ng IUP Operasi Produksi lalai atau ti dak melakukan kegiatan, pasca tam bang. Karena tidak ada jaminan pas ca tambang.
    Pengelolaan Lingkungan Tambang PT. SGM diantaranya tidak sesuai de ngan ketentuan. Hal ini dapat menga kibatkan potensi kerusakan lingkung an di areal tambang PT. SGM.
   PT. SBC yang telah di cabut izin nya belum melaksanakan penutupan
tambang. Hal ini dapat mengakibat kan kerusakan lingkungan yang lebih

luas lagi. seperti semakin berkurang nya kesuburan tanah karena lahan di biarkan dalam keadaan gundul, mau pun erosi lahan.
     Ketidakefektifan SPI pengelolaan Pertambangan batubara menghambat terpenuhinya Intensifikasi PNBP, Sum ber Daya Alam Pertambangan Batuba ra yang akan di bagihasilkan kepada daerah sebagai pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dae rah.
    Ketidakpatuhan perusahaan meme nuhi kewajiban terkait dengan penge lolaan lingkungan hidup akan menim bulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan membebani keu angan Negara/Daerah untuk pemuli hannya dan apabila upaya pemulihan tersebut tidak berhasil akan mengan cam kelestarian alam dan kehidupan manusia.(franky/Jnc )

Rencana Bangun Jalan Batubara 140 KM Terancam Gagal.

Batubara dibuang di Jalan Lintas Muarabulian-Kota Jambi tepatnya di Jem batan Peneradan, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batangha ri baru-baru ini. Lesunya harga batubara, membuat sejumlah pengusa ha batubara membu ang batubara di jalan. Foto asenk lee saragih

Jambi,Waktu.
    India sebagai negara utama tujuan ekspor saat ini menghentikan permin taan pengiriman batubara asal Jambi karena dampak krisis ekonomi yang sedang melanda Negara Eropa. 
   Rencana pengusaha untuk memba ngun jalan khusus batubara sepanja ng 140 kilometer (KM.) Jalan alter natif pertama melalui Jambi-Mendalo -Sengeti- Simpang Tuan-Simpang Lagan- Zona V- Muara Sabak- SK 10- Simpang Rantau Rasau Desa-Pelabuhan Ujung Jabung. Dan jalan alternatif yang kedua, Jambi-Jembat an Batanghari II- Zona V- Muara Sa bak- SK10- Simpang Rantau Rasau Desa- Pelabuhan Ujung Jabung.
      Alternatif ketiga, Simpang Talang Duku-Suak Kandis-Berbak-Sungai Rambut- Simpang Rantau Rasau De sa-Pelabuhan Ujung Jabung. Estima si biaya, diperkirakan, untuk alterna tif 1 menelan dana sebesar Rp 986 miliar, alternatif 2 sebesar Rp. 952 miliar dan untuk alternatif 3 sebesar Rp 842 miliar.
        Memorandum of understanding (MoU) Rencana pembangunan jalur alter native batu bara tersebut telah di ditanda tangani Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus, MM dengan Direktur Utama PT Nusantara Term al Coal (NTC), Letjen (Pun) H. Bur hanuddin Amin, Oktober lalu.
     Penandatanganan MoU itu disak sikan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir.Sy ahrasaddin, M.Si, Bupati Tebo,Suka ndar, Wakil Bupati Bungo, H Mashu ri dan Sekda Kabupaten Tanjung Ja bung Barat, Arif Munan dar.
     Asosiasi Pengusaha Batubara In donesia (APBI) Provinsi Jambi mem astikan tidak bisa memenuhi permint aan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk membangun jalan khus us batubara.
    Hal ini disampaikan Kepala Sekre tariat APBI Provinsi Jambi, Nurhadi. Menurut Nurhadi, jalan yang direnca nakan dibangun sepanjang sekitar 140 km tersebut membutuhkan dana triliunan. Dana tersebut dinilai sangat besar dan para pengusaha tambang batubara tidak sanggup menyediaka nnya.
     “Dananya terlalu besar, sementa ra penghasilan pengusaha tidak sebe sar yang dibayangkan orang.Saat ini usaha tambang batubara sedang lesu . Pendapatan para pengusaha menur un drastis. Bahkan, pendapatan para pengusaha tidak cukup untuk memb ayar gaji karyawan dan membiayai operasional pertambangan. Barang kali, jika wacana membangun jalan khusus ini direalisasikan beberapa ta hun lalu,ketika harga batubara sangat bagus, saya yakin akan terwujud.Un tuk sekarang, sepertinya mustahil me mbangun jalan khusus tersebut ,” teg asnya.
    Nurhadi kepada wartawan di Jam bi, baru-baru ini  mengatakan, ada - banyak persoalan yang menyebab - kan India menghentikan sementara permintaan impor batubara dari Jam bi. Disebutkan, krisis ekonomi di Eropa telah berdampak kepada per ekonomian India.
     Sebagian besar industri dan pem bangkit listrik yang selama ini mengg unakan bahan bakar batubara dari Jambi tengah mengurangi produksi, bahkan ada juga yang berhenti prod uksi.
   “Persoalan lain muncul. Nilai tukar mata uang India rupee terhadap Dol ar Amerika Serikat (USD) anjlok. Sebelumnya, USD 1 dinilai sekitar 40 rupee, namun saat ini nilai tukar mata uang tersebut turun sekitar 25 persen menjadi lebih dari 50 rupee,” katanya.
   Disebutkan, pembayaran batubara Jambi menggunakan dolar, sehingga para importir India harus membayar lebih mahal untuk setiap kontrak pe mbelian batubara yang telah ditanda tangani beberapa bulan lalu.
   “Barangkali, karena kondisi demiki an akhirnya para pengusaha India menghentikan impor batubara dari Jambi,”ujarnya. PT Bumi Borneo Inti (BBI) Eko Harwanto menyatakan, para pengusaha juga menahan diri un tuk mengekspor batubara keluar neg eri. Pasalnya, harga batubara Jambi saat ini anjlok.
      “Beberapa bulan lalu, harga batu bara Jambi di pasaran internasional setiap ton bisa mencapai Rp 350 ribu ke atas. Sekarang ini harganya berkisar Rp 200 ribu atau Rp 250 ribu,” katanya.
    Dengan harga tersebut, dipastikan biaya operasional tidak tertutupi. Untuk hauling (angkutan) memakan biaya Rp 105 ribu per ton, belum la gi biaya sewa alat berat, BBM, gaji pegawai, biaya lain-lain, jelas dengan harga sebesar itu dan akan merugi.
   Manajer pelabuhan batubara Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Tam anraja, Muarojambi, Rizal Andikari, menyatakan saat ini nyaris tidak ada aktivitas pemuataan batubara ke kap al tongkang untuk dibawa keluar neg eri. “Kalau di awal tahun, rata-rata per bulan kita memuat sekitar 40 ribu ton batubara ke ponton untuk dikirim ke India.Terakhir kami memu at 30 ribu ton pada bulan April lalu. Namun, di bulan Juni ini kita baru me muat 5 ribu ton, itu pun untuk keper luan dalam negeri,”katanya.
  Menurut Rizal, saat ini pihaknya me ngistirahatkan para karyawan. Meski tidak bekerja, namun pihak perusaha an tetap membayar gaji mereka. Alat berat yang biasanya digunakan untuk proses muat batubara ke ponton ter paksa disewakan ke pihak ketiga.
     “Daripada nganggur dan agar ada pemasukan alternatif untuk perusaha an. Karena tidak ada aktifitas pemua tan ke kapal, batu bara-pun menum puk di pelabuhan-pelabuhan yang be rjejer di tepi Sungai Batanghari sepa njang Kemingking dan Kemingking Dalam.
  Tumpukan batubara sudah meng gu nung. Kedatangan truk membuat gun ung batubara tersebut semakin tinggi. Ada belasan stockpile dan pelabuh an di kawasan ini,”katanya.
    Sementara Pihak Badan Pusat Sta tistik (BPS) Provinsi Jambi belum memiliki data ekspor batubara bulan Mei dan Juni ini. Menurut Kepala BPS Provinsi Jambi, Ahmad Jaelani, data terakhir yang dimiliki adalah bul an April 2012.
      “Itu-pun data sementara karena pengolahan data belum selesai. Pada bulan April tersebut, angka sementa ra jumlah ekspor batubara keluar ne geri mencapai 541,331 ribu ton. Ada pun nilainya mencapai USD 21,042 juta,”katanya. (Red/ALS/Jnc.) 

Pengerjaan Jerambah Beton Di Mendahara, Sesuai Bestek ?

Jambi,Waktu
Pengerjaan jalan jerambah beton di Jalan Bayangkara RT.04 Kelura han Mendahara Ilir, Kecamatan Men dahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibangun melalui APBD Provinsi Jambi dipertanyakan warga setempat. Warga menduga bahan material yang digunakan yaitu besi pada pondasi merupakan besi sisa pekerjaan tahun lalu. Dan hasil peker jaannya tidak sesuai Bestk. “Besi behelnya juga sudah berkarat,” kata Mulyadi salah satu warga setmpat kemarin.
   Malah, lanjutnya, pihak pengawas pekerjaan memerintahkan rekanan untuk menggunakan besi berkarat ter sebut “Bahan tersebut sangat kita ra gukan, apa bisa bertahan lama.” Ujarnya.
   Dikatakannya, mengacu pada gam bar atau Bestek, pembangunan jalan jerambah beton mesti menggunakan bahan baku. Ironisnya, pada jalan jerambah yang memiliki panjang 100 meter itu menggunakan bahan bekas, “Ya kalau kualitas besi lama itu mung kin itu tidak maslaah, tapi kenyataan besi yang mereka gunakan malah sudah banyak yang genting tentunya ini menjadi keraguan masyarakat, kalau kondisi pekerjaan hanya seper ti itu yang dirugikan masyarakat disi ni,” bebernya.
    “ Oleh sebab itu pihak instansi ter kait diharapkan untuk melakukan pengecekan kembali, bila perlu dila kukan pembongkaran untuk menge tahui apa itu memang benar-benar besi bekas. Sebab sesuai data yang kita himpun dilapangan sudah sangat fatal dalam pelaksanaan pekerjaan. Sementara pihak konsultan jarang di tempat begitu juga pihak pengawas dari Dinas PU Provinsi Jambi tak pe rnah melakukan pengawasan dilapa ngan,” imbuhnya.
   Hal senada juga dikatakan Ketua RT.08 Suardi, HS, soal. “ya, kalau memang itu dijamin ketahanannya itu tidak masalah, namun yang kita lihat besi tersebut sudah terliaht genting dan kondisinya berkarat, yang jelas kalau memang aturannya harus seper ti itu, berarti bahan besi yang baru su dah tidak dibutuhkan lagi”, kata ke tua RT. “Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pengawasan sehingga pih ak rekanan kontraktor dilapangan semau mereka melakukan pekerja an, sedangkan pihak pengawas yang ada saat ini malah ikut memerintah kan agar besi bekas dipasang,” tam bahnya.
    Sementara itu, Kepala Tukang, Su nggono mengaku pihaknya sudah me wanti-wanti pihak pengawas dilapa ngan agar jangan dipasang besi bek as. Apalagi dalam pekerjaanya digu nakan pada pondasi, “Namun pihak tetap mekaksakan kehendak agar besi tersebut tetap dipasang. Ya, sebagai kepala tukang tetap melaksa nakannya apalagi sudah menjadi per intah, bagaimanapun tetap kita kerja kan, walaupun itu nantinya akan men imbulkan masalah,” pungkasnya (TIM).

Pemkab Batanghari cairkan Rp22 miliar untuk gaji 13

Dalam waktu dekat ini, gaji ke-13 yang ditunggu-tunggu PNS akan segera dicairkan. Bahkan pemerin tah telah menganggarkan dana untuk gaji ke- 13 sebesar Rp 22 miliar lebih,”

Jambi,Waktu
Pemerintah Kabupaten Batangha ri, Jambi, mengungkapkan dalam wa ktudekat ini akan segera mencairkan gaji ke-13 pegawai di lingkup instan si itu yang jumlahnya lebih dari Rp22 miliar.
  “Dalam waktu dekat ini, gaji ke-13 yang ditunggu-tunggu PNS akan seg era dicairkan. Bahkan pemerintah te lah menganggarkan dana untuk gaji ke- 13 sebesar Rp 22 miliar lebih,” kata Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Batanghari, Ngadiyo di Jam bi, Sabtu.
   Hal tersebut, kata dia, telah dilapo rkan Kepala Bagian Keuangan Set dakab Azan kepada Bupati Abdul Fattah dan telah disetujui.
   Namun, tambah dia, Kasubag Keu angan Azan menyampaikan sebelum dilakukan pembayaran gaji ke-13 te rsebut seluruh PNS saat ini masih ha rus menunggu surat edaran dari pem erintah pusat melalui Kantor Pelaya nan Kas Negara (KPKN) mengenai ketetapan waktu pencairan.
  “Yang jelas Pemkab sudah menga nggarkan dana yang tiak sedikit unt uk melakukan pembayaran PNS di Batanghari ini, sudah pasti saat ini pe gawai sangat membutuhkan gaji ke-13 tersebut karena momentum jelang bulan Ramadhan dan jelang dimulai nya tahun ajarang baru bagi sekolah anak-anak mereka,” ujar dia.
   Karena itu diharapkan Pemkab tid ak ada lagi keresahan di kalangan pe gawai. Pasalnya kalau surat edaran sudah turun dari pusat ke Pemkab akan langsung membayarkan.
   Ditambahkannya jumlah PNS yang terdapat di lingkup Pemkab Batang hari saat ini mencapai 6.000 PNS, sehingga dana yang disiapkan Pemk ab pembayaran gaji 13 tersebut men capai Rp22 miliar lebih.
  “Seperti pada pembayaran gaji ke-13 tahun sebelumnya pada 2011 lalu gaji ke-13 setiap pegawai dibayar ut uh tanpa ada pemotongan, besaran nya sesuai gaji pokok masing-masing PNS,” katanya.(ANT-144/jnc)

Bagi Hasil Migas Tanjabtim Defisit Rp 35 Miliar ?

 Bupati Tanjabtim, Zumi Zola (kedua dari kiri) foto bersama
 dengan Dubes Cina untuk RI  Zhang Qiyue (kedua dari kanan)
 dan Humas PT Petrocina (paling kanan). Foto :asenk lee
 saragih.


Jambi,Waktu.
   Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Tim ur (Tanjabtim) betul-betul kelabakan. Betapa tidak, akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DB H) Minyak dan Gas (Migas),Pemkab Tanjab tim tahun ini (2012) mengalami defisit anggar an hingga mencapai Rp 35 miliar.
   Pihak Pemkab Tanjabtim terpaksa harus me lakukan efisiensi belanja daerah dengan kisar an angka rasionalisasi 7 hingga 8 persen untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP D).
   Bupati Tanjabtim, Zumi Zola, beralasan kep ada wartawan, penurunan DBH Migas dikare nakan faktor kondisi alam. Pihaknya sudah ko munikasi langsung dengan pihak BPH Migas.
   “Jawaban mereka karena faktor alam,terma suk pengaruh harga minyak dunia itu. Kondisi ini cukup mempengaruhi proses pembangunan di Tanjabtim. Kendati demikian dalam hal efisi ensi dan pengurangan belanja daerah, Pemk ab tetap akan bersikap fleksibel,”katanya.
   Disebutkan, pihaknya tetap fleksibel agar ti dak terlalu berpengaruh pada prioritas progr am unggulan yang telah direncanakan sebelum nya. Selain itu, Pemkab Tanjabtim juga akan berupaya mencari sumber-sumber pendapat an lainnya, seperti dari sektor minyak kelapa sawit.
   “Dalam hal ini insya Allah, kalau tidak ada halangan tahun ini bakal ada satu Pabrik Kela pa Sawit (PKS) yang akan dibangun di Tanja btim ini. Selain itu kita juga tengah melakukan komunikasi dengan pihak PTPN VI,”jelasnya.
    Anggota DPRD Tanjabtim, Yudi Haryanto mengatakan, setiap SKPD tetap memperhati kan dan mempertahankan kegiatan yang bersi fat pelayanan publik dan program prioritas. Lakukan pengurangan pada item kegiatan ya ng sifatnya tidak terlalu vital seperti pengada an kendaraan dinas, rehab-rehab yang masih bisa ditunda. Dan kalau bisa program pelayanan publik harus tetap bisa dilaksanakan.
     Kepala Dinas Pendidikan Tanjabtim, Feri Marjoni, mengatakan, lembaga yang berkompeten terhadap masa depan generasi muda Tanjabtim itu terpaksa harus mengurangi beban belanja sebesar Rp 3,3 miliar dari pos kegiatan fisik dan kegiatan rutin dengan rincian kegiatan fisik kita kurangi sebesar Rp 2 M, sedangkan kegiatan sekitar Rp 1,2 M.
    Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budpar pora) juga melakukan hal yang sama. Menurut Kepala Dinas Bud parpora Tanjabtim, Imron TB, pihaknya terpaksa harus mengurangi item kegiatan dengan total sekitar Rp 877 juta dari jenis kegiatan.
    Contohnya seperti rehab sanggar, pengadaan AC maupun penga daan motor dinas. Namun untuk yang menyangkut kegiatan pelayan an publik tetap kami pertahankan.(Red/ALS/Jnc.)

Gubernur Bantu Rp 500 Juta untuk Korban Kebakaran Teluk Nilau

Jambi,Waktu
    Tidak kurang dari 131 buah rumah, ludes terbakar,hingga rata dengan tan ah. 436 Jiwa Kehilangan Tempat Ting gal. Peristiwa itu terjadi, Senin 18 Juni 2012.Sekitar Pukul 12.00 Wib, di RT. 10- 19 Kempung Melayu,Kelurahan Teluk Nilau,Pangabuan.Tanjab Barat.
     Camat Pengabuan, Ir Hamzah, dal am laporannya menambahkan, Dari 131 rumah yang terbakar terdapat ti ga rumah guru dan satu rumah kepala sekolah yang berada di komplek seko lah. Satu unit SDN 11/5 yang terdiri dari delapan kelas dan seluruh fasilitas belajar-mengajar, termasuk empat rua ng kelas baru (RKB) yang dibangun dengan dana block grand tahun 2012 juga ludes terbakar. 
     Selain itu satu pos Babinsa yang ha ngus terbakar. Dalam musibah ini tid ak ada korban jiwa. Untuk menghinda ri meluasnya kebakaran, warga terpak sa merobohkan jembatan yang dibang un dengan dana PNPM. 
   Kebakaran juga mengakibatkan Ke giatan belajar-mengajar dialihkan ke ma drasah terdekat. Pihak kecama tan bersama kelurahan, Babinsa, masy arakat dan tim Tagana kabupaten ser ta provinsi membentuk posko di loka si kejadian, berupa posko pendidikan, posko kesehatan, posko balita dan da pur umum di Lorong Banjar dan Kam pung Melayu. 
     Berkaitan dengan hal itu, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), menyerahkan bantuan dana dari Pemp rov Jambi sebesar Rp 500 juta untuk pa ra korban kebakaran, Rabu lalu. Selain uang, bantuan juga diberikan berupa ob at-obatan, beras, pakaian sekolah dan kebutuhan lainnya.
    Bantuan diterima langsung Bupati Tan jabbar, H Usman Ermulan, untuk dit erus kan kepada masyarakat yang te rtimpa musibah.Gubernur datang ber sama Bupati untuk melihat dari dekat , pada lokasi kebakaran yang meng habiskan 131 rumah itu dan kondisi 127 KK yang kehilangan tempat ting gal. 
  Gubernur mengucapkan turut berdu ka atas musibah tersebut. Gubernur berpes an,agar para korban bersab ar dan tabah. Ia yakin di balik musib ah itu ada hikmah. Gubernur juga me minta, agar anak -anak dijaga dan ji ka sudah waktu sekolah tidak ada anak-anak yang tidak bisa sekolah.
   HBA juga mengingatkan dalam pe mb angunan perumahan agar mempe rhati kan tata ruang. Perencanaannya harus matang, supaya jika terjadi ke bakaran tidak akan menyulitkan mob il pemadam kebakaran memadam kan api.
   Solidaritas Kemanusiaan atas musi bah itu, juga telah menggugah jemaat Majelis Agama Konghucu Indonesia Jambi (Makin) Leng San Keng Kota Jambi. juga memberikan Bantuan So sial (Bansos) berupa bahan makanan dan air mineral, didistribusikan Jumat (22/6/12) kepada posko korban.
      Anggota Pengurus Makin Jambi, Alex Suyanto, mengatakan, bantuan pangan tersebut diberikan,sebagai bentuk kepedulian sesama, tanpa me mandang suku dan etnis tertentu.Ban os tersebut merupakan untuk mengu rangi beban korban kebakaran terse but.
    Bupati Tanjabbar, H Usman Ermu lan, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Gubernur Jambi yang ce pat tanggap itu dinilainya sangat ber arti bagi para korban. Bantuan yang diberikan Pemprov Jambi berguna untuk meri ngankan beban para kor ban.
     Pemkab Tanjabbar juga mengata kan terimakasih terhadap bantuan da ri berbagai pihak untuk membantu korban kebakaran tersebut. Menuru tnya, dana CSR dari Bank Jambi se besar Rp 138 juta. Nanti juga akan diupayakan bantuan dari perusahaan lain yang ada di Tanjabbar.(Red/ALS/Jnc)